BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM LARANGAN IMPOR UDANG

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM LARANGAN IMPOR UDANG
Oleh: Arif Sujoko*)

Keuntungan dunia baru kini
Pemimpin industri besar
Katanya memiliki visi dan misi mulia
Tapi kejam kepadaku
Mereka menjanjikan dunia dimana setiap orang
menjadi kaya, pintar, dan muda
Namun, seandainya pun aku hidup untuk merasakannya
Bagiku sudah sangat terlambat

Sengaja saya mengutip bait syair dalam pembuka film John Pilger “The New Rule of The World” sebagai suatu sinyal bahwa saya bukan pendukung globalisasi. Relevansinya dengan tulisan ini, meskipun ada kesan sependapat dengan globalisasi tetapi yang kami setujui adalah fair trade bukan sekedar free trade.

Minggu terakhir bulan November 2009, media masa nasional menuliskan berita mengenai impor udang. Bahkan Koran Tempo edisi 30 November 2009 pada halaman A 18 memberikan judul “Impor Udang Akan Dihentikan”. Karena judul ini memiliki penafsiran yang berimplikasi strategis yaitu bahwa saat ini keran impor udang memang terbuka, maka saya bertanya – tanya apakah kiranya Koran Tempo salah menginterpretasikan suatu pernyataan dari sumber berita? Ternyata pada isi berita saya dapatkan kutipan pernyataan sumber berita dalam bentuk kalimat langsung, “Kebijakan keran impor udang cukup merugikan pengusaha. Karena itu, impor udang akan ditutup”.

Mengenai larangan impor udang sebenarnya bukan hal baru lagi, bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2004. Periode proteksi lima tahun ini sebenarnya lebih dari cukup untuk membuat bisnis perudangan tidak hanya bisa bersaing tetapi seharusnya sudah menggurita dan praktis selama 5 tahun pembangunan perikanan budidaya untuk komoditi udang adalah pembangunan yang sepenuhnya diproteksi, maka menjadi sangat naif kalau dengan model seperti ini tidak menjadikan budidaya udang sebagai budidaya yang mampu bersaing secara global.

Jadi pernyataan di atas menjadi kurang tepat, karena seolah keran impor udang baru akan ditutup, padahal sebelumnya melalui berbagai peraturan, impor udang memang sudah ditutup. Artinya sejak 2004 pengusaha budidaya udang sudah sangat diuntungkan. Kalaupun di lapangan ternyata masih ada udang impor itu urusan lain, karena peraturan ini telah mengancamnya dengan sanksi untuk pelanggaran yang terjadi.

Masih dari pemberitaan media terungkap bahwa alasan larangan impor ini adalah karena merugikan pengusaha dan untuk mendorong produksi dalam negeri (Edisi 30 November 2009: Koran Tempo hal. A 18, Kompas hal. 22, Bisnis Indonesia hal. 16). Siapapun sepakat bahwa melindungi bisnis di dalam negeri adalah salah satu model pembangunan, asal proteksi yang diberikan tidak kebablasan, tetapi terkait dengan globalisasi dan penyatuan ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia, maka dirintislah perdagangan bebas dan pengurangan proteksi.

Namun di luar itu, sebagai bangsa yang beretika rasanya kita harus jujur dan memberikan pelajaran yang baik ke masyarakat bahwa kejujuran itu memiliki nilai moral tertinggi apalagi dalam bisnis dikenal ’etika bisnis’. Dalam larangan impor ini kitapun dituntut untuk berkata benar kalau memang alasannya adalah melindungi produksi dalam negeri dan untuk meraih kemandirian ekonomi katakanlah bahwa alasannya memang demikian bukan alasan lainnya seperti pencegahan penyakit misalnya.

Dalam upaya menuju perdagangan bebas tingkat global, bagaimana kalau negara lain melakukan upaya yang sama? Inilah yang saya maksud bahwa dalam perdagangan kita harus melakukan fair trade yang didasarkan kemampuan dan keunggulan memproduksi barang bukan karena berbagai alasan kemudian meyakini benar – benar memiliki keunggulan.

Sekarang sebelum kebijakan impor ini diambil ada baiknya dilakukan kajian intensif dengan data yang mencukupi dalam kerangka mendapatkan kemanfaatan menyeluruh bagi bangsa. Kaidahnya, bahwa sesuatu dikatakan memiliki manfaat itu terkadang bukannya sesuatu itu benar – benar bermanfaat dan tanpa dampak negatif sedikitpun sebagai eksesnya, tetapi adakalanya manfaat itu adalah manfaat yang lebih besar dibanding dampak negatifnya.

Anggaplah memang sampai saat ini tidak ada impor udang, maka kebutuhan udang untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat maupun untuk diolah di Unit Pengolahan Ikan (UPI) hanya dipasok dari produksi budidaya dalam negeri. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa produksi udang adalah sejumlah 352.000 ton (Demersal Maret 2008 hal. 5) dari jumlah tersebut 264.803 ton diserap pasar dalam negeri sedangkan 87.917 ton merupakan jumlah ekspor (Demersal Edisi Januari 2008 hal. 7). Hal ini menunjukkan bahwa pasar dalam negeri ”sudah jenuh”, sehingga beralihlah ke pasar ekspor.

Melihat teori kemanfaatan maka yang diperhatikan pertama adalah kemanfaatan bagi bagian terbesar dari masyarakat bukan bagian terkecilnya. Dalam hal ini, konsumen merupakan bagian yang lebih besar dari produsen sehingga kemanfatan pertama dilihat dari sisi konsumen bukan produsen.
Konsumen sangat berkepentingan dengan harga yang terjangkau, terlebih lagi masyarakat yang belum berkecukupan oleh karena itu perlu diatur bagaimana barang yang dibutuhkan oleh bagian terbesar dari konsumen dapat diperoleh dengan biaya yang masih terjangkau.

Kebijakan larangan impor mengandung distorsi biaya yang menguntungkan produsen (khususnya pemodal sebagai akibat langkanya modal dan surplus tenaga kerja), oleh karena itu terkait impor udang perlu dihitung Domestic Resources Cost (DRC) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebagai ganti setiap 1 dolar barang impor yang tidak jadi di impor.

Apabila DRC terlalu tinggi, tentu bagi konsumen tidak baik karena harga sudah terdistorsi lebih mahal dibanding harga seharusnya yang mesti dibayar. Tetapi dalam kerangka menuju kemandirian ekonomi mungkin masih bisa ditolerir, tetapi sampai kapan? Apakah distorsi selama lima tahun masih kurang? Tentu jawabannya perlu penelitian lebih mendalam sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh produsen yang jumlahnya lebih sedikit dibanding konsumen.

Pertimbangan lain adalah jenuhnya pasar domestik, sehingga penambahan produksi untuk memenuhi permintaan ekspor. Jenuhnya pasar domestik sendiri harus diteliti karena sepertinya terlalu prematur, dimana tingkat konsumsi udang/ orang baru 0,09 kg/ bulan (dengan jumlah penduduk tahun 2007 = 233 juta), tingkat konsumsi ini menunjukkan bahwa setiap orang Indonesia rata – rata hanya makan 3 – 5 ekor udang/ bulan. Oleh karena itu perlu ditelusuri rendahnya konsumsi domestik ini apakah dikarenakan daya beli yang rendah dan harga udang relatif tinggi atau karena sebab lain?

Artinya, sesuai konsep konvensional akan harga yaitu Price = Cost + Profit, kemungkinan tingginya harga dapat disebabkan biaya yang tinggi atau karena keuntungan di atas normal. Kalau sebabnya biaya tinggi maka pengusaha budidaya kita memang belum mampu bersaing dalam perekonomian global, meskipun sudah diproteksi tetap saja usaha masih tidak efisien, maka harus ditelusuri komponen biaya yang mahal ini kemudian memberikan pemecahannya. Sebaliknya, kalau penyebab harga mahal ini merupakan keuntungan yang tidak wajar akibat proteksi, maka sudah sewajarnya apabila larangan impor ini ditinjau kembali. Ada baiknya juga ditinjau struktur pembentuk produksi udang indonesia, berapa persen dari perusahaan besar, kecil, dan menengah sehingga dapat diketahui dari kelompok skala usaha mana yang paling banyak menikmati proteksi larangan impor ini.

Jumlah UPI yang memproses bahan baku udang juga perlu diperhatikan. Data jumlah UPI ini, data kapasitas produksi, dan data produksi aktual, serta rencana produksi pada tahun yang akan datang apabila impor udang tetap dilarang harus benar – benar akurat. Dari data ini diketahui ada tidaknya perusahaan yang gagal mendapatkan bahan baku udang dan bisa jadi terancam bangkrut karena tidak melakukan produksi.

Teman saya yang acapkali mengunjungi UPI sering mendapatkan keluhan pengelola UPI bahwa saat ini sulit mendapatkan bahan baku sehingga untuk bisa bertahan mereka mengurangi sebagian pekerjanya. Oleh karena itu, jangan sampai karena ingin membangun perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil perikanan dikorbankan.

Gambaran – gambaran di atas seharusnya dijawab dengan obyektif sehingga langkah yang diambil tidak hanya didasarkan pada informasi sepotong yang bisa jadi kontraproduktif. Dan beberapa waktu terakhir ini, larangan impor seolah tenggelam dengan China Asean Free Trade Agreement yang oleh sebagian kalangan diyakini tidak memukul sektor perikanan Indonesia (JPNN.com edisi 2 Februari 2010).

Mungkin perlu kita renungkan juga, apakah selama ini impor udang kita ada yang dari Cina? Kalau tidak ada, syukur – syukur karena CAFTA tidak akan berdampak serius terhadap industri perudangan, tetapi kalau ternyata sumber utama impor udang adalah dari Cina, maka CAFTA bisa memangsa kita karena sudah dilarangpun kita masih babak belur apalagi kalau sengaja dibuka.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Alumni APS Tahun 2003

~ oleh alumniaps pada Februari 16, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: