EKSPOR PERIKANAN DAN AMANAT UNDANG – UNDANG

Dalam membangun sektor perikanan, kita seringkali lupa bahwa patokan pertama yang hendaknya menjadi arah pembangunan adalah melaksanakan amanat undang – undang. Kalaupun kemudian kita berkreasi dengan program kerja “inovatif”, tetap saja tidak etis jika pelaksanaannya didahulukan daripada melaksanakan amanat konstitusi, sebab undang – undang adalah kristalisasi dari semua pemikiran stakeholder yang diformulasikan oleh DPR.

Demikian juga Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bukanlah peraturan yang langsung diteken begitu saja, tetapi undang – undang ini merupakan produk legislasi terakhir bagi anggota DPR masa bakti 2004 – 2009 dan meminjam istilah Syarfi Hutauruk – Wakil Ketua Komisi IV saat itu – beberapa substansi yang sifatnya krusial dalam pembahasan memerlukan kerja keras dan pemikiran mendalam.

Salah satu pasal yang sangat jarang kita dengar rencana aksi pelaksanaannya adalah pasal 25 B sebagai berikut, ”Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional”. Saya tidak tahu apakah pembahasan pasal ini juga memerlukan kerja keras dan pemikiran mendalam dari anggota DPR, kalau menurut saya seharusnya termasuk karena pasal ini memiliki implikasi kemandirian ekonomi dalam hubungan ekonomi internasional.

Kalau kita cermati pemberitaan di media massa tiga bulan terakhir, rasa – rasanya pasal ini tidak pernah sedikitpun dibicarakan. Mungkin kita baru sadar kalau ternyata pasal ini ada setelah tulisan Riza Damanik “100 Hari Berwacana Tantangan Masih Menghadang” dimuat harian Kompas tanggal 15 Februari 2010.

Belum jelasnya arah pelaksanaan pasal ini, bisa jadi disebabkan tidak adanya gambaran konseptual operasional. Karena itu para penggagas dan pembahas pasal ini sudah saatnya muncul dengan penjelasan dan penafsiran yang lebih detil terkait latar belakang dan konsep operasional sehingga masyarakat mengetahui latar belakang dan tujuan yang benar dari kebijakan ini. Mengingat penjelasan yang diharapkan itu sampai saat ini belum ada, terbuka peluang bagi kita untuk memberikan wacana.

Ada tiga unsur dalam pasal tersebut, yaitu: pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri (ekspor), produksi dan pasokan dalam negeri (suplai dalam negeri), kebutuhan konsumsi nasional (permintaan efektif). Ketiga unsur tersebut dirangkai dengan kata “apabila” dan “telah mencukupi”.

Secara bahasa kata “apabila” bersinonim dengan kata “jika” yaitu kata penghubung untuk menandai syarat. Sedangkan “telah mencukupi” secara bahasa berarti “sudah (menyatakan keadaan yang selesai) memenuhi keperluan”.

Dengan demikian pasal 25 B mengamanatkan bahwa ekspor  (hanya) dapat dilakukan jika suplai dalam negeri melebihi permintaan efektif sehingga terdapat suplai yang tidak terserap pasar dalam negeri dan kelebihan inilah yang kemudian dijual ke luar negeri.

Penjelasan aplikatif dari pasal 25 B, antara yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sesungguhnya sudah diwariskan oleh salah satu tokoh ekonomi kita, Bung Hatta. Penjelasan yang sudah berumur 64 tahun ini masih sangat relevan pada saat sekarang dimana ekspor seolah – olah menjadi tujuan utama produksi, Bung Hatta mengatakan,

“… Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata – mata sebagai suatu onderneming besar untuk menghasilkan barang – barang bagi pasar dunia. Dasar ekonominya ialah export – economie. Pasar di dalam negeri diabaikan semata – mata sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar – besarnya.

Oleh karena Indonesia dipandang sebagai suatu onderneming besar, maka masyarakat Indonesia dipandang semata – mata sebagai daerah persediaan buruh murah. Soal menimbulkan daya beli rakyat dengan sendirinya tersingkir dari perhitungan. Ini kelanjutan daripada system kapitalisme yang mendasarkan perekonomian Indonesia kepada export – economie. Sistem ini memutar ujung jadi pangkal. Dasar tiap – tiap perekonomian ialah mencapai keperluan hidup rakyat. ….”

Dari pemikiran Bung Hatta ini dapat kita analisis orientasi ekonomi perikanan kita, apakah untuk mencapai keperluan hidup rakyat? ataukah export – economie?

Pada era perdagangan bebas, produksi yang didasarkan untuk mencapai keperluan hidup rakyat bukan semata menentukan perubahan tingkat konsumsi dari tahun ke tahun yang lalu disajikan “di atas kertas” (saya tulis dalam tanda kutip karena statistik kita berpotensi menimbulkan kontras optimisme makro dan pesimisme mikro seperti pemikiran Benjamin White dan InsyaAllah akan dibahas tersendiri). Tetapi, sebagaimana yang disampaikan Bung Hatta hal ini terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat termasuk nelayan dan pembudidaya ikan – di dalamnya tentu sebagian pekerja perikanan yang kurang mendapatkan hak – haknya sebagai tenaga kerja.

Lantas, apakah saat ini bagian terbesar dari rakyat kita memiliki pendapatan yang memadai sehingga mampu membeli ikan dan produk olahannya secara mencukupi untuk peningkatan kualitas hidupnya? Dan apakah komoditas unggulan kita selama ini komoditas yang ditujukan untuk memenuhi keperluan hidup rakyat? Atau komoditas unggulan untuk orang kaya di luar negeri?

Kalau ternyata sasaran utama kita adalah pasar luar negeri, maka sangat masuk akal bahwa ekonomi perikanan adalah export – economie. Ekonomi jenis ini biasa dilakukan oleh suatu bangsa yang berperan sebagai kuli bangsa lain atau menurut istilah Bung Karno, “Een natie van koelies en een koelie onder de naties”.

Karena posisinya sebagai kuli, maka apapun permintaan majikannya, ya harus dituruti kalau tetap terus mendapat uang. Saya tidak tahu apakah perilaku seperti ini masih ada, tetapi saya mendapati suatu pernyataan dalam salah satu laporan mengenai suatu rencana nasional kalimat berikut ini “…telah dibuat sesuai dan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa…”, pernyataan ini mengingatkan saya tentang proses masuknya perusahaan multinasional ke Indonesia pada tahun 70 – an yang ‘memaksa’ kita – sebagai bangsa – benar – benar menuruti semua kehendak mereka.

Oleh karena itu tugas berat pertama yang harus kita selesaikan sebagai penjabaran operasional Pasal 25 B ini, sebelum pekerjaan lainnya, adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini hanya bisa terjadi secara permanen jika bagian terbesar masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan penghasilan yang memadai. .

Peningkatan daya beli dilakukan bukan hanya dengan menetapkan penghasilan perkapita Rp. 1,25 juta/ bulan untuk nelayan dan pembudidaya ikan, tetapi harus dengan menjelaskan how to achieve penghasilan tersebut. Termasuk penjelasan, bagaimana korelasi antara kegiatan yang dilakukan dengan meningkatnya daya beli. Perlu juga diingat bahwa peningkatan produksi tidak selalu berarti peningkatan daya beli sehingga ada pepatah, tikus mati di lumbung padi.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Alumni APS Tahun 2003

~ oleh alumniaps pada Februari 23, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: