TEMU ALUMNI, UNTUK APA LAGI?

•Januari 27, 2011 • 1 Komentar

Akhir – akhir ini, di facebook sebagian alumni APS mulai mengingatkan komitmen untuk temu alumni atau reuni atau apapun namanya yang pernah disepakati pada tahun 2008 untuk dilaksanakan pada tahun 2012.
Kita semua patut memberikan penghargaan kepada mereka, betapa mereka – ditengah kesibukan hidup baru, keluarga baru, lingkungan baru – masih sempat memikirkan tentang kegiatan alumni, hal yang bisa jadi tidak terlintas sedikitpun dalam benak kita.
Mungkin sebagian alumni merasa saat ini terlalu dini membicarakan kegiatan 2012? Namun, berkaca dari persiapan temu alumni 2008 yang menurut saya belum sepenuhnya ideal, persiapan 1 tahun sudah hampir terlambat. Mungkin inilah kenyataan berharga yang harus menjadi pelajaran, bagaimana kita tertelan waktu yang terus berjalan, sehingga kita semua melewatkan 3 tahun nyaris tanpa berbuat apa – apa.

Arti Temu Alumni
Kalau memang nantinya temu alumni ”jadi” dilaksanakan pada tahun 2012, apa yang akan dibicarakan? Dan apa pula hasil yang diharapkan? Pertanyaan saya ini bukan berarti bahwa temu alumni tidak perlu lagi, meskipun sejujurnya dengan biaya yang cukup besar agak sayang juga kalau manfaatnya kurang terasa. Yang saya maksudkan dengan pertanyaan tadi adalah bahwa persepsi kita tentang temu alumni memiliki konsekuensi sendiri – sendiri bagi perjalanan Koral APS.
Kalau kita memandang temu alumni hanya sebagai ajang nostalgia, kangen – kangenan, dan mengingat masa – masa kebersamaan selama di APS, tentu kita tidak perlu lagi memikirkan sidang – sidang dan program kerja Koral APS, bahkan bisa jadi tidak diperlukan pemilihan pengurus pusat Koral APS. Tetapi, yang dibutuhkan cukup panitia penyelenggaran yang ad hoc sifatnya dan profesional kerjanya sehingga bisa memuaskan hasrat kita untuk bersenda gurau atau menyanyi bersama. Selesai acara, masing – masing tidak perlu memikirkan Koral APS kecuali nanti 4 atau 5 tahun lagi, kembali bertemu untuk bergembira bersama dalam temu alumni.
Hal yang berbeda, temu alumni kita jadikan ajang untuk bertukar pikiran dan gagasan – tentu tanpa meninggalkan jiwa kebersamaan – sehingga dalam satu sesi temu alumni kita mengevaluasi gerak Koral APS selama ini, merencanakan program untuk 5 tahun kedepan dan membentuk kepengurusan yang kuat dan solid. Kalau ini yang diharapkan, kegiatan aluni APS tidak hanya temporal 5 tahunan, tetapi selesai temu alumni semua alumni memiliki sense of belonging terhadap Koral APS dan berhasrat untuk terlibat dalam kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan itu tidak harus skala besar atau membutuhkan dana yang besar, tetapi sebagiamana kata bijak, ”Bermimpilah yang besar – besar, mulailah dari yang kecil – kecil, kerjakan saat ini.”
Melihat dua kutub model temu alumni tersebut, dan kemungkinan variasi yang luas di antara keduanya. Rasanya kita perlu sekali lagi berfikir, mimpi apa yang ada di benak kita tentang alumni dan temu alumni yang akan kita selenggarakan 2012?
Bagaimana pendapat Anda?

*) Penulis adalah alumni APS 2003

http://opiniperikanan.wordpress.com

DILEMA PRODUKSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN

•Oktober 19, 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

DILEMA PRODUKSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN

Oleh: Arif Sujoko*)

Satu atau dua bulan yang lalu, salah seorang teman memberikan informasi bahwa pembudidaya lele di Boyolali sedang mengalami kerisauan karena harga lele yang terjun bebas. Saat itu saya belum yakin akan kebenaran beritanya, bukan tidak percaya pada kejujuran teman saya, tetapi yang saya ragukan adalah kebenaran informasi yang diterimanya, hal yang wajar karena saya tidak menemukan sedikitpun pemberitaan tentang kejadian itu dari media massa terlebih lagi informasi resmi dari pemerintah.

Akhirnya, saya baru benar – benar yakin akan kebenaran informasi itu ketika pertengahan Juli 2010, saya mendapat konfirmasi dari salah seorang staf di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah ketika berkesempatan untuk mampir ke sana. Bahkan tidak hanya di Boyolali saja, kabar turunnya harga lele juga saya peroleh dari seorang pembudidaya di Trenggalek dalam suatu perbincangan pada pertengahan Agustus 2010.

Kasus jatuhnya harga lele ini mengingatkan saya pada kasus serupa, yaitu hilangnya kegairahan budidaya patin di Jambi karena penurunan harga jualnya sebagaimana diberitakan Kompas 17 Februari 2010 dengan judul “Keemasan Patin Jambi Cerita Lalu”.

Kasus patin jambi ini memberikan pelajaran bahwa untuk produk yang digadang – gadang sebagai komoditas andalan ekspor, kelebihan produksi di dalam negeri tidak mampu ditransfer ke luar negeri dan tidak laku juga dijual di dalam negeri, lantas bagaimana konsekuensi yang harus ditanggung pembudidaya akibat kelebihan produksi lele yang memang hanya untuk pasar domestik ini?.

Baik kasus patin Jambi maupun lele Boyolali sangat mungkin akan berulang di banyak lokasi lain khususnya pada komoditas air tawar, mengingat visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia, mengharuskan perikanan budidaya dipacu kenaikan produksinya hingga 353 persen dalam waktu 5 tahun dan hal ini salah satunya diterjemahkan dengan kenaikan produksi budidaya lele hingga 450 persen pada tahun 2014 dibanding produksi tahun 2009 yang mencapai 200.000 ton (Kompas edisi 8 Januari 2010).

Sambil menunggu KKP memberikan ulasan terhadap kedua kasus ini dan menawarkan strategi – strategi penanganannya apabila kasus serupa terjadi lagi di tempat dan waktu yang berbeda, ada baiknya kita mencoba memberikan pandangan alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak membiarkan pembudidaya mengalami kasus serupa justru ketika produksinya terus meningkat.

Karakteristik Mikroekonomi Produk Budidaya Ikan Air Tawar

Memacu produksi ikan air tawar untuk mencapai target pembangunan di tingkat masyarakat sangat memungkinkan karena negara ini memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk lahan dan air yang berkualitas.

Selain itu, teknologi budidaya air tawar pada umumnya sudah sangat dikuasai dan skala usaha bisa dibuat ”merakyat” apalagi jika pemerintah menggelontorkan sekian banyak program ”subsidi” dan pelaksanaannya ”tepat sasaran” maka peningkatan produksi oleh masyarakat relatif mudah direalisasi. (Kata ”subsidi” dan ”tepat sasaran” sengaja saya tulis dalam tanda kutip, agar niat baik dari program ini tidak menabrak banyak hal sebagaimana diulas dalam artikel: Tinjauan Ekonomi Subsidi Benih Ikan, Khayalan Subsidi Benih Ikan, dan Studi Peraturan Subsidi Benih Ikan) .

Tetapi setelah target produksi tercapai apakah kita harus berhenti dan merasa sudah berprestasi? Tentu saja tidak karena ikan yang dihasilkan tersebut masih harus terserap oleh konsumen. Dari sini mulai terlihat masalah ekonominya, yaitu bagaimana karakteristik pasar menyerap produk ikan air tawar?.

 Keberhasilan pembangunan oleh pemerintah terlihat dari meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan digunakan untuk peningkatan konsumsi meliputi produk pangan (termasuk ikan) dan non pangan (pakaian, rumah, hiburan dan sebagainya).

Tetapi, kendala dalam konsumsi pangan sebagaimana diulas oleh sebagian ekonom adalah bahwa kenaikan tingkat konsumsinya berjalan lebih lambat daripada kenaikan pendapatan masyarakat, hal ini berlaku untuk bahan pangan pokok yang dikonsumsi tiap hari, lantas bagaimana dengan ikan air tawar yang secara umum tidak dikonsumsi tiap hari bahkan masih harus bersaing dengan produk perikanan laut/ payau dan produk pertanian/ peternakan lainnya? Tentu pertambahan tingkat konsumsi akan lebih lambat daripada kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Terjadinya peningkatan produksi ikan air tawar yang besar namun hanya diimbangi dengan peningkatan konsumsi yang kurang signifikan, akan mengakibatkan harga ikan air tawar langsung masuk ke dalam hukum permintaan dan penawaran dan memiliki kecenderungan untuk terus menurun. Dari sisi pemasaranpun komoditas ikan air tawar juga susah untuk keluar dari jebakan komoditas karena sifat produknya adalah seperti yang dikatakan Theodore Levitt, yaitu generic product.

Alternatif Solusi

Kondisi di atas semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam program peningkatan produksi ikan air tawar, tidak semata melihat sisi produksi, tetapi juga mengusahakan pendapatan yang memadai bagi pembudidaya. Karena tidak akan ada artinya apabila melimpahnya produksi tersebut justru menjadi pintu pembuka keruntuhan usaha budidaya air tawar itu sendiri.

 Sudah seharusnya, KKP mempersiapkan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa. Mengandalkan kata manis ”ekspor” setiap kelebihan produksi tidak bisa lagi menjadi senjata, fakta patin Jambi sebagaimana diberitakan harian Kompas di atas menjadi bukti nyata, apalagi lele yang di sebagian wilayah kita – Batam, misalnya – babak belur menahan serbuan impor dari Malaysia.

Melihat karakteristik mikroekonomi di atas, kebijakan peningkatan produksi ikan air tawar harus mampu menjamin pendapatan yang layak bagi pembudidaya. Hal ini bisa dilakukan dengan menjaga total produksi pada jumlah tertentu yang masih memberikan pendapatan yang memadai bagi pembudidaya tetapi tidak memberatkan masyarakat. Kebijakan seperti ini dikenal sebagai kebijakan pembatasan produksi atau penentuan kuota produksi.

Tetapi, kebijakan penentuan kuota produksi ini seyogyanya hanya bersifat sementara selama kelebihan produksi belum mampu diserap pasar luar negeri, karena kalau tidak hati – hati dan tidak dikendalikan oleh pejabat yang berintegritas tinggi, kebijakan kuota produksi ini sangat mudah diselewengkan menjadi perilaku kartel yang memberatkan dan menyengsarakan masyarakat.

Sifat sementara ini juga merupakan lawan dari penerapan jangka panjang, karena dampak negatifnya adalah semacam proteksi terhadap usaha yang sudah ada sehingga masyarakat lain sulit untuk ikut mendirikan unit usaha budidaya yang baru. Hal ini, tentu sangat merugikan dalam jangka panjang, karena keunggulan komparatif kita tidak termanfaatkan secara optimal dan harga yang terbentuk bukan harga pasar tetapi harga yang sedikit ”berbau” proteksi.

Solusi jangka panjang tetaplah harus menggarap pasar ekspor, kebijakan ekspor hanya akan efektif apabila didukung dengan fundamental ekonomi perikanan budidaya yang kuat, khususnya efisiensi biaya dalam kerangka kemandirian ekonomi. Faktor biaya produksi yang tinggi menjadikan produk budidaya kita mengalami kesulitan menembus pasar ekspor, dan tingginya biaya ini hampir selalu disebabkan oleh biaya pakan, padahal dalam rangka kemandirian ekonomi, pakan ikan merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Mengenai hal ini, sebenarnya Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah mengenali bahwa ketergantungan impor bahan baku pakan ikan superberat akibat produksi hanya dilakukan oleh segelintir perusahaan saja (www.kapanlagi.com), yang belum dikenali oleh pemerintah rasanya adalah apakah segelintir perusahaan yang dimaksud Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut berkompetisi dalam pasar persaingan sempurna atau memilih sengaja untuk tidak berkompetisi melalui trik – trik pemusatan kekuatan ekonomi tertentu sesama mereka dengan tujuan memaksimalkan keuntungan?

Tata Niaga dan Pembentukan Harga

Hal yang tidak kalah hebatnya dalam pembentukan harga ikan adalah perilaku rantai tata niaganya. Dari diskusi dengan seorang pelaku bisnis tata niaga produk budidaya, secara umum tata niaga lele hanya melalui 2 rantai utama yaitu “tengkulak” dan “distributor grosir”. Karakteristik dari dua rantai ini tidak pernah menyimpan lele sebagai stok melebihi satu hari, artinya lele yang masuk ke mereka hampir tidak pernah disimpan tetapi langsung disalurkan ke seluruh customer.

Apa relevansinya hal ini dengan kasus jatuhnya harga lele Boyolali? Sebelum memberikan analisis atau lebih pasnya tafsiran yang berisiko salah – karena tidak diperolehnya kejelasan informasi atas kasus lele Boyolali –, jatuhnya harga lele Boyolali tidak diikuti dengan gagalnya pasar menyerap lele yang sudah murah meriah ini (kalau hal ini yang terjadi model analisis mikroekonomi di atas kemungkinan merupakan faktor utama), tetapi pasar tetap mampu menyerap keseluruhan produksi, padahal karakteristik rantai produksi adalah “tidak pernah menyimpan sebagai stok” dengan demikian saat kasus tersebut terjadi, sebenarnya pasar untuk konsumen terakhir masih mampu menyerap produk lele ini dan harganyapun tidak ikut turun, sehingga yang mendapatkan keuntungan besar dengan “skema kejutan harga” ini adalah salah satu dari dua komponen dalam rantai produksi tergantung dari seberapa besar kekuatan ekonomi mereka dan kondisi persaingan usahanya.

Dalam hal ini tidak terlihat upaya pengawasan KKP terhadap tata niaga dan pembentukan harga, apakah penurunan harga memang disebabkan oleh interaksi normal karena perubahan permintaan dan penawaran atau disebabkan karena adanya praktik dagang yang tidak etis dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan meskipun mengorbankan bagian terbesar dari pembudidaya. Kalau penyebabnya saja tidak pernah diteliti dan diinformasikan kepada publik, lantas apa mungkin jika dikatakan bahwa kasus ini sudah berhasil diterapi dan ditangani? Semua hal di atas merupakan pekerjaan rumah untuk Direktorat Jenderal P2HP yang harus dipecahkan bukan hanya melalui berbagai Forum Pertemuan bagi Pelaku Bisnis Perikanan, tetapi juga upaya untuk membentuk struktur pasar dengan persaingan yang optimal beserta mekanisme pengawasannya dan seperti kata sebagian ekonom, memproduksi itu mudah tetapi memasarkannya itulah yang susah.

Karena itu sudah sewajarnya penentuan target produksi bukan hanya domain Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan pertimbangan potensi sumberdaya semata, tetapi akan lebih elok jika target produksi merupakan kesepakatan dengan Direktorat Jenderal P2HP dengan pertimbagan kemampuan memasarkannya.

Penutup Tulisan singkat ini hanya untuk sekedar mengingatkan bahwa roadmap peningkatan produksi apabila tidak dalam bentuk kemandirian ekonomi dan tidak pula dibarengi dengan pengenalan karakteristik mikroekonomi serta pengaturan tata niaga maka hasil akhirnya belum tentu kesejahteraan pembudidaya.

 Bagaimana pendapat Anda? *)

Penulis adalah Sekretaris KORAL APS Korwil I

SEPULUH TAHUN ALUMNI APS

•Oktober 19, 2010 • 4 Komentar

SEPULUH TAHUN ALUMNI APS

“Sebuah Bahan Renungan”

Oleh: Arif Sujoko*)

 

          Memasuki usia satu dsawarsa, pada tahun 2010 ini, alumni APS secara kolektif (baca: Koral APS) nampaknya masih jalan di tempat, atau kalau ada yang sedikit ekstrim mungkin menyebutnya baru belajar merangkak. Bandingkan dengan manusia pada umumnya, usia sepuluh tahun bukan lagi masa – masa untuk belajar merangkak atau berjalan, tetapi pada usia ini kecepatan lari telah menjadi bagian dalam bertindak.

          Memang kitapun harus obyektif, bahwa saat ini alumni APS terus bertumbuh adalah benar adanya apabila pertumbuhan diartikan sebagai pertambahan anggota. Dan alumni APS juga akan senantiasa ada, meskipun APS sendiri bisa saja suatu saat menjadi tiada.

          Tetapi yang tidak bosan – bosannya saya ingatkan adalah bahwa dalam proses pendewasaan ini, alumni APS hendaknya tidak hanya mengunggulkan sisi pertumbuhan semata tetapi hendaknya juga sisi kualitas hidupnya dalam mengisi ”ruang sejarah” dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

          Dilihat dari level aksi, rasa – rasanya belum ada karya idealis yang mengatasnamakan alumni secara kolektif, yang cepat populer justru hal – hal pragtis dan pragmatis semacam facebook. Semaraknya jejaring sosial yang melibatkan alumni APS ini tentu kita harapkan berkontribusi menampilkan diskusi konstruktif untuk pengembangan alumni, bukan hanya jejaring sosial murahan seperti dikupas dalam artikel Terlena di Jejaring Sosial Maya

(http://cetak.kompas.com/read/2010/09/07/04454245/terlena.di.jejaring.sosial.maya)

          Untuk mengisi catatan perjalanan alumni yang masih kosong, dalam sebagian moment diskusi, terungkap beragam pendapat, ide dan keinginan anggota untuk ”membangunkan” kembali alumni APS dari tidur panjangnya.

Dan kristalisasi dari silang pendapat dalam diskusi tersebut adalah satu keinginan kuat untuk mengembangkan unit usaha. Filosofinya, kalau sumberdaya finansial sudah dimiliki, maka program apapun pasti akan jalan.

          Tetapi dalam membangun suatu kerja kolektif, terkadang mimpi besar saja belum cukup, karena bagaimanapun mimpi hanya akan tetap menjadi mimpi tanpa suatu tindakan eksekusi pelaksanaan yang efektif. Dalam tataran langkah aksi inilah kita bisa dibilang masih nol besar.

          Dalam kondisi yang serupa, saya teringat cerita Kwik Kian Gie mengenai Bung Karno. Kwik menuliskan, ”Ketika Bung Karno menjadi Presiden, kalau ada menteri yang mengemukakan what to achieve (apa yang ingin dicapai), dan setelah ditanya oleh Bung Karno tidak bisa menjawab how to achieve (bagaimana mencapainya) secara rinci, beliau mengangkat kakinya yang telanjang ke atas meja, menunjuk jari kaki jempolnya sambil mengatakan kepada sang menteri yang bersangkutan: “Kalau hanya begitu pikiranmu, dan weet mijn grote teen ook (jempol kakiku juga tau).

          Hidup dan terlihatnya aksi (sosial) alumni APS membutuhkan tidak hanya ide briliant, tetapi juga perhitungan ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu dan mau melaksanakannya. Setinggi apapun cita – cita tidak ada artinya apabila SDM yang ada tidak mampu melaksanakannya.

          Ketidakmampuan ini bisa dikarenakan belum adanya sdm berjiwa wirausaha yang mencukupi, atau bisa juga sdm berjiwa wirausaha sudah banyak, tetapi mereka masih ”belum bisa” meluangkan waktu untuk terlibat mengurusi pergerakan alumni.

          Mungkin kenyataan ini terasa pahit, tetapi bagaimanapun kita harus berfikir jernih untuk kembali bangkit. Dan renungkanlah perkataan bung Karno di atas, sehingga kita tidak berramai – ramai menyepakati ide yang hanya sebatas ”hal – hal baik yang ingin dilakukan” dan pada saat bersamaan kita meninggalkan ide – ide lain yang memadai dan sudah didukung oleh SDM yang siap mengerjakan.

          Dengan kondisi yang nyaris tanpa aksi dalam sepuluh tahun ini, sebenarnya tersisa dua alternatif yang bisa dilakukan alumni. Pertama, kita tetap konsisten dengan tujuan awal yaitu memiliki usaha dan sekaligus butuh komitmen bersama dari alumni – alumni yang mampu dan mau mengerjakan langkah aksinya dengan segera.

          Kedua, kalau langkah pertama tidak bisa, maka sudah saatnya segera dilakukan koordinasi untuk menginventarisir ide – ide lain di luar mendirikan unit usaha, tentunya ide yang dipilih adalah ide yang cukup memadai sekaligus sudah ada alumni yang siap mengeksekusi pelaksanaannya.

          Ada baiknya juga merenungkan catatan yang ditulis Soe Hok Gie dalam buku hariannya, pada tanggal 19 Februari 1963 ketika melihat kehidupan yang lumpuh dari intelektual Indonesia, Gie menulis, “ …bila kita mau mengharapkan konsepsi yang matang/ masak dari intelegensia, maka mungkin itu lama sekali. Siapa yang punya konsep supaya melaksanakannya selama kita belum punya. …”.

          Bagaimana pendapat Anda?  

*) Alumni APS Tahun 2003

KANIBAL

•Juli 8, 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

KANIBAL

Oleh: Arif Sujoko*)

Tulisan ini saya beri judul “Kanibal” persis mengikuti judul tulisan Antuji H. Masroh yang saya baca di Radar Kediri (Jawa Pos Grup) Edisi Minggu 10 Juni 2007. Tanggalnya memang sudah lama, kurang lebih tiga tahun yang lalu, tetapi isi tulisannya akan tetap relevan sampai kapan saja.

Siapapun Anda, ketika membaca kata “kanibal” hampir pasti akan mengkonotasikannya dengan hal yang mengerikan yaitu pemangsaan. Memang makna kanibal ya seperti itu, kalau mau versi resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kanibal diartikan sebagai 1 orang yg suka makan daging manusia; pemakan daging sejenis; 2 binatang yg suka membunuh dan memakan daging binatang lain yg sejenis; 3 ternak yg suka menggigit atau mematuki temannya sampai luka.

Tetapi kanibal yang satu ini adalah kanibal yang disebabkan oleh perkara yang sering diabaikan yaitu mengkonsumsi air yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Lho… bagaimana hal ini bisa menyebabkan kanibal?

Jawabannya silahkan dibaca kutipan tulisan dalam Radar Kediri ini, “Tahu belum bro? Sekitar 80 % tubuh manusia terdiri dari air. Sebagian organ tubuh, bahkan wajib memiliki kadar air di atas 80 %. Di antaranya adalah otak dan darah.

Otak men…, kudu punya komponen air sebanyak 90 %! Darah, malah harus punya kadar air 95 %! Itu belum organ – organ lain lho…kayak hati dan jantung. Untuk memenuhinya, sesuai penelitian, jatah minum manusia paling sedikit adalah 2 liter per hari! Atawa, sekitar 8 gelas dari subuh hingga menjelang tidur.

Exactly, air diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar sepanjang hari dari tubuh kita friends. Lewat air seni kek, keringat-lah, pernapasan juga sekresi. So, apa yang terjadi bila kita meminum air kurang dari kebutuhan itu?

Tubuh sich ga akan kering. Tapi gini bro, karena di dalam tubuh gak ada mata air, tentu tubuh akan menyeimbangkan diri. Caranya? Dengan jalan ’mengkanibal’ atau menyedot air dari komponen tubuh itu sendiri. Tentunya, yang banyak kandungan airnya.

Dari otak? Terus otak jadi garing gitu! Belum sampai segitunya sich…Tetapi yang akan dikanibal terlebih dulu adalah air dalam darah! Akibatnya? Darah yang terkanibal airnya, akan menjadi kental. Persis cat yang kurang tiner gitu!

Bisa ditebak, akibat pengentalan, perjalanan darah akan seret. Tidak selancar darah yang kadar airnya normal. Apalagi, saat melewati ginjal. Tukang saring (ginjal) itu akan bekerja extra keras menyaring darah.

Parahnya, saringan dalam ginjal tuh halus banget lho. So, darah yang kental bisa membuat saringannya sobek – sobek, sobek – sobek! Kalau udah gitu tuh, air seni menjadi kemerahan. Alias tanda bocornya saringan ginjal, hiiii…

Bila dibiarkan, kocek Rp. 400 ribu perminggu bakal melayang buat cuci darah doank. Belum lagi jika canibalizedblood tadi udah mengalir lewat otak. Otak bakalan ga bisa encer lagi!

Sebabnya, sel – sel otak adalah yang paling boros mengkonsumsi makanan dan oksigen dalam darah. Lambatnya aliran darah bikin sel – sel otak cepet mati atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Cape deh…!

Itu belum jika darah kental itu udah masuk jantung yang sakit – sakitan lho. Kerja jantung makin empot – empotan aja tuh. Pastinya, dewa pencabut nyawa (istilah ini tidak layak untuk seorang muslim – pen) bernama stroke bakalan cepet banget datangnya.

So, sekarang tinggal dua pilihan. Minum minimal delapan gelas sehari or keenceran darah, otak, ginjal, jantung, uang dan kenyamanan hidup anda akan terkanibal sia – sia.”

Begitu teks tersebut lengkapnya, sebelumnya saya sudah sangat memahami bahwa kebutuhan minum minimal kita adalah 8 gelas perhari, tetapi saya tidak pernah mendapatkan informasi begitu mengerikannya akibat yang ditimbulkan dari kurang minum ini.

Bagaimana dengan Anda?

*) Alumni APS Tahun 2003

Tinggal di Bogor

PEMBENTUKAN DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

•Maret 19, 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

Usulan pembentukan divisi pengembangan usaha telah mengemuka dalam Koral APS Forum: Mencari Arah Pergerakan Korps Alumni Akademi Perikanan Sidoarjo (30/1). Demikian juga dalam pertemuan di kediaman Junaedi (Ketua Pengurus Pusat Korps Alumni APS), minggu (7/3), usulan ini kembali menjadi bahasan utama.

Melihat urgensi Divisi Pengembangan Usaha ini terhadap esistensi pelaksanaan kegiatan organisasi, Insan Kamil, Ketua Koral APS Korwil I Jabodetabek, memberikan penugasan kepada Ahmad Fauzi, Puji Sugeng Ariadi, Doni Suhadak dan Dian Agastya untuk menyusun Konsep Operasional Divisi Pengembangan Usaha bagi Korwil I Jabodetabek. Konsep Operasional ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan dan akan diikuti dengan uji publik untuk mendapatkan masukan dari seluruh alumni APS, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek. (rif)

EKSPOR PERIKANAN DAN AMANAT UNDANG – UNDANG

•Februari 23, 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

Dalam membangun sektor perikanan, kita seringkali lupa bahwa patokan pertama yang hendaknya menjadi arah pembangunan adalah melaksanakan amanat undang – undang. Kalaupun kemudian kita berkreasi dengan program kerja “inovatif”, tetap saja tidak etis jika pelaksanaannya didahulukan daripada melaksanakan amanat konstitusi, sebab undang – undang adalah kristalisasi dari semua pemikiran stakeholder yang diformulasikan oleh DPR.

Lanjutkan membaca ‘EKSPOR PERIKANAN DAN AMANAT UNDANG – UNDANG’

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM LARANGAN IMPOR UDANG

•Februari 16, 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM LARANGAN IMPOR UDANG
Oleh: Arif Sujoko*)

Keuntungan dunia baru kini
Pemimpin industri besar
Katanya memiliki visi dan misi mulia
Tapi kejam kepadaku
Mereka menjanjikan dunia dimana setiap orang
menjadi kaya, pintar, dan muda
Namun, seandainya pun aku hidup untuk merasakannya
Bagiku sudah sangat terlambat

Sengaja saya mengutip bait syair dalam pembuka film John Pilger “The New Rule of The World” sebagai suatu sinyal bahwa saya bukan pendukung globalisasi. Relevansinya dengan tulisan ini, meskipun ada kesan sependapat dengan globalisasi tetapi yang kami setujui adalah fair trade bukan sekedar free trade.

Minggu terakhir bulan November 2009, media masa nasional menuliskan berita mengenai impor udang. Bahkan Koran Tempo edisi 30 November 2009 pada halaman A 18 memberikan judul “Impor Udang Akan Dihentikan”. Karena judul ini memiliki penafsiran yang berimplikasi strategis yaitu bahwa saat ini keran impor udang memang terbuka, maka saya bertanya – tanya apakah kiranya Koran Tempo salah menginterpretasikan suatu pernyataan dari sumber berita? Ternyata pada isi berita saya dapatkan kutipan pernyataan sumber berita dalam bentuk kalimat langsung, “Kebijakan keran impor udang cukup merugikan pengusaha. Karena itu, impor udang akan ditutup”.

Mengenai larangan impor udang sebenarnya bukan hal baru lagi, bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2004. Periode proteksi lima tahun ini sebenarnya lebih dari cukup untuk membuat bisnis perudangan tidak hanya bisa bersaing tetapi seharusnya sudah menggurita dan praktis selama 5 tahun pembangunan perikanan budidaya untuk komoditi udang adalah pembangunan yang sepenuhnya diproteksi, maka menjadi sangat naif kalau dengan model seperti ini tidak menjadikan budidaya udang sebagai budidaya yang mampu bersaing secara global.

Jadi pernyataan di atas menjadi kurang tepat, karena seolah keran impor udang baru akan ditutup, padahal sebelumnya melalui berbagai peraturan, impor udang memang sudah ditutup. Artinya sejak 2004 pengusaha budidaya udang sudah sangat diuntungkan. Kalaupun di lapangan ternyata masih ada udang impor itu urusan lain, karena peraturan ini telah mengancamnya dengan sanksi untuk pelanggaran yang terjadi.

Masih dari pemberitaan media terungkap bahwa alasan larangan impor ini adalah karena merugikan pengusaha dan untuk mendorong produksi dalam negeri (Edisi 30 November 2009: Koran Tempo hal. A 18, Kompas hal. 22, Bisnis Indonesia hal. 16). Siapapun sepakat bahwa melindungi bisnis di dalam negeri adalah salah satu model pembangunan, asal proteksi yang diberikan tidak kebablasan, tetapi terkait dengan globalisasi dan penyatuan ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia, maka dirintislah perdagangan bebas dan pengurangan proteksi.

Namun di luar itu, sebagai bangsa yang beretika rasanya kita harus jujur dan memberikan pelajaran yang baik ke masyarakat bahwa kejujuran itu memiliki nilai moral tertinggi apalagi dalam bisnis dikenal ’etika bisnis’. Dalam larangan impor ini kitapun dituntut untuk berkata benar kalau memang alasannya adalah melindungi produksi dalam negeri dan untuk meraih kemandirian ekonomi katakanlah bahwa alasannya memang demikian bukan alasan lainnya seperti pencegahan penyakit misalnya.

Dalam upaya menuju perdagangan bebas tingkat global, bagaimana kalau negara lain melakukan upaya yang sama? Inilah yang saya maksud bahwa dalam perdagangan kita harus melakukan fair trade yang didasarkan kemampuan dan keunggulan memproduksi barang bukan karena berbagai alasan kemudian meyakini benar – benar memiliki keunggulan.

Sekarang sebelum kebijakan impor ini diambil ada baiknya dilakukan kajian intensif dengan data yang mencukupi dalam kerangka mendapatkan kemanfaatan menyeluruh bagi bangsa. Kaidahnya, bahwa sesuatu dikatakan memiliki manfaat itu terkadang bukannya sesuatu itu benar – benar bermanfaat dan tanpa dampak negatif sedikitpun sebagai eksesnya, tetapi adakalanya manfaat itu adalah manfaat yang lebih besar dibanding dampak negatifnya.

Anggaplah memang sampai saat ini tidak ada impor udang, maka kebutuhan udang untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat maupun untuk diolah di Unit Pengolahan Ikan (UPI) hanya dipasok dari produksi budidaya dalam negeri. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa produksi udang adalah sejumlah 352.000 ton (Demersal Maret 2008 hal. 5) dari jumlah tersebut 264.803 ton diserap pasar dalam negeri sedangkan 87.917 ton merupakan jumlah ekspor (Demersal Edisi Januari 2008 hal. 7). Hal ini menunjukkan bahwa pasar dalam negeri ”sudah jenuh”, sehingga beralihlah ke pasar ekspor.

Melihat teori kemanfaatan maka yang diperhatikan pertama adalah kemanfaatan bagi bagian terbesar dari masyarakat bukan bagian terkecilnya. Dalam hal ini, konsumen merupakan bagian yang lebih besar dari produsen sehingga kemanfatan pertama dilihat dari sisi konsumen bukan produsen.
Konsumen sangat berkepentingan dengan harga yang terjangkau, terlebih lagi masyarakat yang belum berkecukupan oleh karena itu perlu diatur bagaimana barang yang dibutuhkan oleh bagian terbesar dari konsumen dapat diperoleh dengan biaya yang masih terjangkau.

Kebijakan larangan impor mengandung distorsi biaya yang menguntungkan produsen (khususnya pemodal sebagai akibat langkanya modal dan surplus tenaga kerja), oleh karena itu terkait impor udang perlu dihitung Domestic Resources Cost (DRC) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebagai ganti setiap 1 dolar barang impor yang tidak jadi di impor.

Apabila DRC terlalu tinggi, tentu bagi konsumen tidak baik karena harga sudah terdistorsi lebih mahal dibanding harga seharusnya yang mesti dibayar. Tetapi dalam kerangka menuju kemandirian ekonomi mungkin masih bisa ditolerir, tetapi sampai kapan? Apakah distorsi selama lima tahun masih kurang? Tentu jawabannya perlu penelitian lebih mendalam sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh produsen yang jumlahnya lebih sedikit dibanding konsumen.

Pertimbangan lain adalah jenuhnya pasar domestik, sehingga penambahan produksi untuk memenuhi permintaan ekspor. Jenuhnya pasar domestik sendiri harus diteliti karena sepertinya terlalu prematur, dimana tingkat konsumsi udang/ orang baru 0,09 kg/ bulan (dengan jumlah penduduk tahun 2007 = 233 juta), tingkat konsumsi ini menunjukkan bahwa setiap orang Indonesia rata – rata hanya makan 3 – 5 ekor udang/ bulan. Oleh karena itu perlu ditelusuri rendahnya konsumsi domestik ini apakah dikarenakan daya beli yang rendah dan harga udang relatif tinggi atau karena sebab lain?

Artinya, sesuai konsep konvensional akan harga yaitu Price = Cost + Profit, kemungkinan tingginya harga dapat disebabkan biaya yang tinggi atau karena keuntungan di atas normal. Kalau sebabnya biaya tinggi maka pengusaha budidaya kita memang belum mampu bersaing dalam perekonomian global, meskipun sudah diproteksi tetap saja usaha masih tidak efisien, maka harus ditelusuri komponen biaya yang mahal ini kemudian memberikan pemecahannya. Sebaliknya, kalau penyebab harga mahal ini merupakan keuntungan yang tidak wajar akibat proteksi, maka sudah sewajarnya apabila larangan impor ini ditinjau kembali. Ada baiknya juga ditinjau struktur pembentuk produksi udang indonesia, berapa persen dari perusahaan besar, kecil, dan menengah sehingga dapat diketahui dari kelompok skala usaha mana yang paling banyak menikmati proteksi larangan impor ini.

Jumlah UPI yang memproses bahan baku udang juga perlu diperhatikan. Data jumlah UPI ini, data kapasitas produksi, dan data produksi aktual, serta rencana produksi pada tahun yang akan datang apabila impor udang tetap dilarang harus benar – benar akurat. Dari data ini diketahui ada tidaknya perusahaan yang gagal mendapatkan bahan baku udang dan bisa jadi terancam bangkrut karena tidak melakukan produksi.

Teman saya yang acapkali mengunjungi UPI sering mendapatkan keluhan pengelola UPI bahwa saat ini sulit mendapatkan bahan baku sehingga untuk bisa bertahan mereka mengurangi sebagian pekerjanya. Oleh karena itu, jangan sampai karena ingin membangun perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil perikanan dikorbankan.

Gambaran – gambaran di atas seharusnya dijawab dengan obyektif sehingga langkah yang diambil tidak hanya didasarkan pada informasi sepotong yang bisa jadi kontraproduktif. Dan beberapa waktu terakhir ini, larangan impor seolah tenggelam dengan China Asean Free Trade Agreement yang oleh sebagian kalangan diyakini tidak memukul sektor perikanan Indonesia (JPNN.com edisi 2 Februari 2010).

Mungkin perlu kita renungkan juga, apakah selama ini impor udang kita ada yang dari Cina? Kalau tidak ada, syukur – syukur karena CAFTA tidak akan berdampak serius terhadap industri perudangan, tetapi kalau ternyata sumber utama impor udang adalah dari Cina, maka CAFTA bisa memangsa kita karena sudah dilarangpun kita masih babak belur apalagi kalau sengaja dibuka.

Bagaimana pendapat Anda?

*) Alumni APS Tahun 2003